
induknya Kabupaten Ciamis, masih harus diperjuangkan lebih keras.
Meskipun pemerintah telah menyampaikan adanya moratorium atau
penghentian sementara pemekaran, akan tetapi sampai saat ini pemekaran
Ciamis selatan menjadi Kabupaten Pangandaran masih terus diproses.
Demikian benang merah yang dapat ditarik dari hasil pertemuan Tim 12
beranggotakan wakil rakyat DPRD Ciamis yang berasal dari wilayah Ciamis
selatan. Pertemuan diikuti delapan wakil rakyat dan dipimpin tokoh
Pangandaran yang juga penasihat Tim 12, Jeje Wiradinata.
"Hasil pertemuan saya dengan komisi 2 DPPRI, proses pemekaran masih
berlanjut. Hanya saja dengan adanya moratorium, perjuangan pembentukan
Kabupaten Pangandaran harus lebih gagah berani lagi. Dalam benak saya,
pemekaran belum aman," tutur Jeje.
Kepada Tim 12 atau tim khusus tersebut, dia juga mengatakan bahwa
semangat untuk pembentukan Kabupaten Pangandaran tidak boleh mengendor.
Dengan demikian, seluruh elemen yang ada bakal menjadi daerah otonom
baru Kabupaten Pangandaran, harus lebih kompak dan bersatu.
"Kami mengambil langkah sesuai porsi yaitu lewat jalur partai
politik. Langkahnya dengan menjaring komunikasi intensif dengan wakil
rakyat di DPRRI, terutama yang berasal dari Ciamis," tuturnya.
Menurut Ketua Tim 12 Taufiq Martin, anggotanya juga akan memaksimalkan
jalur komunikasi melalui jaringan politik anggota DPR RI dari Ciamis.
Dengan menempuh jalur tersebut, lanjut dia, diharapkan akan mempercepat
proses penyelesaian.
Dia juga mengatakan bahwa peran wakil rakyat yang ada di DPRD
Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam memuluskan proses
pemekaran. "Termasuk kami akan secepatnya melakukan pertemuan dengan
seluruh elemen dari Ciamis selatan. Di antaranya kepala desa, BPD dari
10 kecamatan yang tergabung dalam Kabupaten Pangandaran," tutur wakil
rakyat dari Partai Golkar.
Bersamaan dengan langkah tersebut, ia menambahkan komunikasi dengan
Gubernur Jawa Barat juga terus dibangun. Tahap berikutnya adalah
menghadap pemerintah pusat. Dengan demikian penanganan pembentukan
Kabupaten Pangandaran dilaksanakan secara kelembagaan. "Secara
kelembagaan kami akan membuat surat untuk DPRRI. Tindak lanjutnya, kami
bersama gubernur, DPRD Jabar, DPRD Ciamis dan elemen terkait menghadap
DPRRI dan pemerintah pusat," tambahnya.
Sementara itu Ahmad Irfan Alawi dari PKB menegaskan persoalan serius
yang harus segera dituntaskan yaitu mulai timbulnya kejenuhan
masyarakat. Selain itu dia berharap agar seluruh elemen masyarakat
berjuang secara bersama atau tidak parsial.
"Kami harus berjuang lebih keras untuk lebih meyakinkan masyarakat.
Munculnya kebosanan warga harus disikapi serius. Termasuk kekompakan
seluruh elemen masyarakat harus tetap terjaga, tujuannya sama berdirinya
Kabupaten Pangandaran " katanya.
Perlunya kekompakan antar elemen masyarakat Ciamis selatan serta juga
dikemukakan Dadang Kadi (Partai Demokrat), Wowo Kustiwa (PPP).
Sumber PikiranRakyat
Sumber: http://www.mypangandaran.com/berita/detail/kabupaten-pangandaran/552/kabupaten-pangandaran-masih-terus-diperjuangan.html
Comments