Pangandaran,myPangandaran.com-Kendati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bergeming dengan keputusannya soal moratorium pemekaran, elit politik dari Presidium
Pembentukan Kabupaten Pangandaran, tetap bertekad untuk terus
memperjuangkan pembentukan Kabupaten Pangandaran. Mereka merasa
keputusan presiden soal moratorium itu lemah sehingga daerah otonomi
baru Pangandaran tetap punya peluang besar untuk terbentuk.
“Moratorium pemekaran yang dikeluarkan presiden itu lemah sekali. Hal
itu juga merupakan bentuk keraguan pemerintah dalam melaksanakan PP 78
tahun 2006 tentang pemekaran. Karena itu, kami merasa tetap punya
peluang untuk menggolkan Kabupaten Pangandarann,” kata mantan anggota
DPRD Ciamis H. Abdul Gofar yang kini tinggal di Cijulang, selatan
Ciamis, Ciamis, Minggu (18/7).
Menurut presiden, sebagian besar daerah pemekaran gagal. Padahal
sebenarnya tidak seperti itu. Sejumlah daerah baru hasil pemekaran,
kenyataannya diketahui banyak yang berhasil seperti Kota Banjar dan
Cimahi di Jawa Barat sehingga banyak daerah baru yang iri terhadap
Banjar dan Cimahi. Dengan demikian, alasan presiden dengan keputusannya
soal moratorium itu lemah dan kurang berdasar.
“Bila melihat PP tadi, pemerintah justru seharusnya menata kembali
daerah yang ada, termasuk mencermati berapa jumlah kabupaten atau kota
yang pantas ada di Jawa Barat, misalnya. Pemerintah jangan tiba-tiba
membunuh harapan warga yang ingin ada pencerahan dalam kehidupannya,”
ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Jeje Wiradinata mengatakan,
bahwa sejauh yang ia ketahui, walaupun presiden “keukeuh” dengan
keputusannya, anggota komisi 2 di DPRRI tetap melakukan pembahasan di
parlemen. “Sejauh yang saya ketahui, teman-teman di Komisi 2 tetap
melakukan pembahasan terutama bagi daerah yang sudah dianggap memenuhi
syarat,” kata dia.
Menurut Jeje, selain mengandalkan anggota Komisi 2 di DPRRI, elit
politik di selatan Ciamis akan diupayakan untuk berkumpul guna
menyamakan pemahaman dan langkah selanjutnya setelah presiden tetap
menyatakan moratorium terhadap pemekaran. Elit politik termasuk juga
presidium pun akan terus membuka akses ke pusat, terutama kepada
pihak-pihak yang berkompeten dengan pemekaran dan tokoh-tokoh Jawa Barat
yang punya pengaruh di pusat.
“Hal lain yang akan kami lakukan adalah meminta pendapat ahli hukum
tata negara bahwa sikap presiden mengenai moratorium pemekaran kurang
atau tidak konstitusional, karena tidak ada landasan hukumnya,”
ujarnya.
Sekretaris Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran Andis Sose
yang mengaku baru pulang dari Jakarta ketika dihubungi mengaku tetap
optimistis Kabupaten Pangandaran akan terbentuk. Akan tetapi ia tidak
menjelaskan dasar optimismenya. “Pokoknya kami tetap optimistis,” kata
Andis.
Sumber PikiranRakyat
Sumber: http://www.mypangandaran.com/berita/detail/kabupaten-pangandaran/543/elit-politik-ciamis-selatan-terus-berjuang.html
Comments